Pancasila

Sila-sila dalam Pancasila dirimuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memiliki kedudukan sangat penting dalam negara sebagai philosofische grondslag yang digagas Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia. Negara Indonesia juga berdiri di atas weltanschauung, dasar negara bagi Indonesia sebagai negara-bangsa.

Buku ini berikhtiar memahami kembali pengertian, makna, dan sejarah perumusan, konsep, prinsip, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagian terbesar buku ini juga membahas Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai perekat dan pemersatu, Pancasila sebagai filsafat, dan membahas wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.

_________________________________

Penulis : Soeprapto; Penerbit : Konstitusi Press (Konpress); Cetakan Pertama : November 2013; Ukuran : xiv + 146 hlm, 14.8 x 21 cm; ISBN : 978-602-7995-06-2

Read more ...

Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Prasyarat negara demokrasi modern adalah penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme utama dan prasyarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Teori Negara Demokrasi dan Teori Negara Hukum dibahas dalam buku ini yang berpengaruh besar dengan diakomodasinya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan prinsip-prinsip bagi MK mengawal Pemilu yang demokratis. Penulis juga membahas praktik penyelenggaraan Pemilu sejak Orde Lama sampai dengan era Reformasi disertai dengan analisis perbandingan antara periode yang penting untuk rekomendasi perbaikan Pemilu ke depan. Buku ini juga mengulas secara menarik penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dan perbandingan penyelesaian Pemilu di beberapa negara.

____________________________
Penulis : Jenedri M. Gaffar; Penerbit : Konstitusi Press (Konpress); Cetakan Pertama : November 2013; Ukuran : x + 228 hlm, 14.8 x 21 cm; ISBN : 978-602-7995-05-5

Read more ...

Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia

Pemilihan umum kepala daerah merupakan laboratorium demokrasi di Indonesia. Dari situ kita dapat melihat sudah sejauh mana demokrasi berjalan dan di tahap apa sebenarnya kita berada. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilukada akan selalu hangat untuk dikaji dan diperbincangkan.

Sudah ratusan Pemilukada digelar hingga saat ini. Sudah ratusan pula pemimpin daerah yang dihasilkan. Bahkan, sudah jutaan rakyat berpartisipasi untuk sekedar memilih satu pasangan dalam setiap gelaran lima tahun ini. Namun, apa hasilnya sekarang? Pernahkah kita mengevaluasinya secara komprehensif. Kenapa hampir semua pelaksanaan Pemulukada berujung gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Sudahkah kita mengkajinya secara mendalam dan menemukan solusi atas segala persoalan yang muncul? Jika belum, maka saatnya melakukan refleksi.

Untuk itulah buku ini hadir. Buku yang berisi kumpulan makalah dari para profesional, akademisi, dan pakar di bidangnya ini bertujuan untuk menyajikan hasil telaah komprehensif dengan pendekatan multiaspek mengenai pelaksanaan Pemilukada. Ditambah lagi, para penulis menyajikan data-data aktual untuk memperkaya wawasan pembaca. Beberapa aspek dikupas dalam buku ini. Mulai dari aspek normatif, penegakan hukum, pengawasan, sistem penyelenggaraan, hingga proyeksi dan strategi perbaikan Pemilukada ke depan.

Sebelum masuk ke pokok pembahasan, paparan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (sekarang mantan) Moh. Mahfud MD dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (sekarang mantan) Djoko Suyanto dapat menjadi pengantar memasuki lintasan pemikiran para penulis dalam buku ini. Adapun para penulis adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Arif Wibowo, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman, Ketua KPU A. Hafidz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Pakar Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, Pakar Hukum Pidana Topo Santoso, Ketua Pelaksana PERLUDEM Didik Supriyanto, dan Direktur Pelaksana Harian KOMPAS Budiman Tanuredjo.


___________________________________
Penulis : Kumpulan Makalah Penulis; Penerbit : Konstitusi Press (Konpress); Cetakan Pertama : Juli 2012; Ukuran : xiv + 258 hlm, 15 x 22 cm; ISBN : 978-602-18634-1-1

Read more ...

Agum Gumelar Jenderal Bersenjata Nurani

Sosok Agum Gumelar yang penuh warna, merupakan bahan menarik untuk direkam dalam bentuk buku. Dan, “warna” itu pun begitu terasa ketika penulis mewawancarai sejumlah narasumber, baik dari kalangan keluarga, rekan sejawat, mantan atasan, anak buah, maupun beberapa anggota masyarakat yang pernah bersentuhan dengan dirinya. Beragam komentar dan kisah meluncur dari cerita mereka. Ada rasa haru yang membiru, ada ketegangan yang mencekam, ada pula gelak tawa karena kisah yang memang kocak. Semua itu makin menegaskan begitu berwarnanya perjalanan hidup Agum Gumelar.

Namun demikian, dengan beragamnya kisah yang dialami narasumber ketika berinteraksi dengan Agum Gumelar, ada satu hal yang senantiasa muncul dari kisah mereka, yaitu sikap kedermawanan, penuh perhatian, dan kemampuannya memelihara perkawanan. Ia selalu menganggap seseorang itu begitu penting di matanya. Tak heran bila ada yang menyebut Agum Gumelar sebagai jenderal yang humanis; ada pula yang menyebut solidarity maker. Satu hal lagi yang menjadi ciri khas Agum Gumelar, yakni sikapnya yang optimis dalam menghadapi apa pun. Hal ini senantiasa ditularkannya ke lingkungan sekitar.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, pada tahun 2003, dimulailah penulisan buku profil Agum Gumelar. Setelah mengalami perubahan plot di tengah jalan, akhirnya terbitlah buku yang kini berada di tangan Anda.

___________________________
Penulis : Retno Kustiati dan Fenty Effendy; Penerbit : PT Pustaka SINAR HARAPAN; Cetakan Pertama : Juni 2004; Ukuran : xxii + 266 hlm, 14 x 20 cm; ISBN : 979-416-820-3

Read more ...

Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi

“Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good.

Luckily, this is not difficult.” (Charlotte Whitton)

Kutipan di atas menjadi pamungkas pengantar Rocky Gerung dalam buku kedua yang ditulis oleh Ani Soetjipto, Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi. Gerakan politik perempuan Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting, kuota bagi perempuan di kursi dewan salah satunya. Tetapi, apakah capaian kuantitatif cukup dijadikan dasar bagi keberhasilan sebuah gerakan perempuan di Indonesia secara menyeluruh? Tujuan transformasi politik bukanlah pekerjaan rumah yang mudah, susah-susah gampang. Tantangan feminisasi kemiskinan, struktur birokrasi dan institusi pembangunan di Indonesia yang masih dilekati oleh “watak patriarki”. Maka, pertanyaan besarnya adalah bagaimana gerakan perempuan Indonesia harus menyikapi kondisi secara politik?

Pengamat politik senior Ani Soetjipto memaparkan temuan-temuan empiris serta pemikirannya tentang tantangan dan masa depan gerakan perempuan dalam konstelasi politik Indonesia terkini dalam sebuah buku. Diawali dengan tajuk “Politik Harapan” tidak berlebihan rasanya di tengah arus menggila dan menggilas belakangan ini, para pembaca diberikan setitik cahaya. Optimisme.

Bingkai pendahuluan menjadi sesi perkenalan dari penulis kepada pembaca tentang apa yang ingin disampaikan dalam buku ini. Disampaikan lugas dan tidak bertele-tele, pembaca bisa dengan mudah memahami apa isi buku. Uraian singkat tersebut setidaknya menjadi acuan penting bagi pembaca sebelum memulai tur babak pertama hingga ketiga.

Bab pertama memaparkan perkembangan gerakan perempuan di arena politik formal di Indonesia. Penulis menggunakan pendekatan periodical pada bab ini, yaitu fokus temuan dari tahun 1998 – 2008. Isinya merupakan kombinasi hasil studi dan analisis esai, memaparkan capaian, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan. Premis besar dalam bab pertama buku ini adalah tantangan implementasi pengarusutamaan gender (PUG), khususnya pejabat publik dalam kebijakan, program, dan penganggaran. Gerakan sosial, (semestinya) juga gerakan perempuan pada masa kekinian lebih direlasikan dengan masyarakat sipil, bukan ekonomi bahkan politik. Salah satu penelitian empiris menemukan “struktur kesempatan politik” yang diusung gerakan sosial (justru) bias gender. Partai politik dan negara (lokal dan nasional) cenderung didominasi oleh laki-laki. Analisa dan jawaban tentang tantangan tersebut dipaparkan secara komprehensif dalam bab pertama.

Bab kedua berisi catatan advokasi yang berfokus pada upaya mendesak perubahan sistemik lewat amandemen paket Undang-Undang Politik yang berlangsung sepanjang 2007-2009. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghantam gerakan perempuan dengan kejutan pada akhir 2008. Pembatalan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10/ 2008 yang mengatur tata cara penentuan calon terpilih menggunakan nomor urut namun di sisi lain menerima secara konstitusional Pasal 53 dan 55 yang mengatur tentang kebijakan alternatif untuk kelompok perempuan. Inkonsistensi sikap politik pejabat publik pembuat dan pemutus kebijakan terpapar dalam pembahasan bab ini.

Penutup dalam buku ini lebih kepada ajakan penulis untuk bersama-sama kita mewujudkan mimpi gerakan perempuan Indonesia dengan format dan strategi baru. Reformasi 1998 yang dianggap sebagai tonggak pembaharuan kehidupan politik dan upaya membangun pemerintahan yang demokratis tentunya tidak bisa lepas dari gerakan perempuan. Pengarusutamaan gender dan engendering democracy dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk tantangan situasi gerakan politik perempuan di Indonesia saat ini. Ulasan buku ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak politik perempuan. Bahwasanya, politik perempuan adalah politik untuk memperbaiki peradaban, yaitu upaya historis untuk membebaskan kemanusiaan dari cengkeraman kekuasaan (patriarkis). Membaca buku ini memberikan segurat harapan dan semangat optimisme bahwa politik perempuan perlu dan tidak mungkin tidak dijalankan.[lt] Sumber :www.ti.or.id

_________________________
Judul : Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca-Reformasi; Penulis : Ani Soetjipto; Editor: Fitri Bintang Timur; Penerbit: Marjin Kiri, Jakarta; Cetakan pertama, April 2011; Tebal: 139 hal + xxi

Read more ...