Rataya: Perjuangan Untuk Kaum Wanita Hindu Tak Harus di Parlemen

Dok. balimeter.com

balimeter.com – Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Ir. Rataya B. Kentjanawathy baru-baru ini menyampaikan, kiprahnya dalam memperjuangkan kaum perempuan Hindu tak pernah pudar. Perjuangan tersebut dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Perjuangan dapat dilakukan bersama-sama dalam wadah organisasi maupun oleh individu-individu yang peduli terhadap wanita, khususnya wanita Hindu. Perjuangan dapat dilakukan melalui parlemen maupun di luar parlemen.

Ir. Rataya B. Kentjanawathy adalah salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Bali yang telah berkontestasi dalam Pemilu legislatif 2014. Namun, sayang Ir. Rataya B. Kentjanawathy belum mendapat keberuntungan melenggang ke Senayan. Meski belum terpilih sebagai anggota DPD, Ir. Rataya tetap berkomitmen untuk berjuang bagi kemajuan masyarakat Bali, khususnya untuk kaum perempuan.

“Sebelumnya saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan tujuan agar lebih mudah menggaungkan kepentingan wanita Hindu di tingkat pusat. Tetapi, oleh karena untuk menuju ke sana harus melewati proses politik, maka jalannya menjadi sedikit rumit. Rumus Politik selalu mengacu pada tingkat popularitas dan elektabilitas. Sebaik dan seideal apapun visi dan misi yang kita tawarkan tidak langsung menjamin kita akan dipilih. Namun, kita tetap menghormati apa pun kehendak rakyat melalui proses demokrasi yang baik,” tutur istri Mayjen (purn.) TNI Sang Nyoman Suwisma ini lantang.

Rataya juga berharap, ke depan kaum perempuan Bali yang terjun di dunia politik harus bisa lebih maksimal lagi agar tingkat popularitas dan eletabilitasnya tidak kalah dengan kaum pria. Rataya akan tetap memberikan motivasi dan dukungan kepada politisi perempuan. Rataya menganggap, hanya wakil rakyat perempuan yang dapat memahami sepenuhnya, apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan itu sendiri.

“Saya sendiri bukannya kapok terjun di dunia politik. Tetapi, lebih baik saya mendorong adik-adik politisi perempuan muda untuk merebut kesempatan. Sekarang saya lebih fokus mengurus WHDI, terutama membantu menguatkan beberapa WHDI daerah yang baru terbentuk,” ungkap Rataya. (Df)

Read more ...

Rataya Kentjana:Saatnya Perempuan Bali Memilih Wakilnya

Denpasar. Senin (22/04). Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Bali pada pemilu legislatif 2014 nanti akan semakin semarak dengan kehadiran seorang tokoh perempuan Bali. Hari ini, Senin (22/04), Ir. Rataya Bayu Kentjanawathy, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) periode 2011-2016.

Rataya selama ini lebih dikenal sebagai istri dari Mayjen. TNI (Purn.)Sang Nyoman Suwisma, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Dirut MNC TV . Nama Rataya sendiri merupakan kependekan dari Ratu Agung Ayu Agung pemberian ayahanda: Alm. Brigjen. TNI (Purn.) RANGA Bondjoran Bayupathy. Beliau adalah tokoh pejuang Bali yang pada saat perjuangan masih berpangkat Sersan Taruna, dipanggil langsung dari Militer Akademi (MA) Jogja dan diangkat sebagai staf khusus oleh I Gusti Ngurah Rai. Rekan seangkatan beliau a.l.Jenderal Susilo Sudarman (mantan Menteri Parpostel) dan Subroto (mantan Menteri Pertambangan dan Energi), Letjen Wiyogo Atmodarminto (mantan Gubnernur DKI Jaya). Pak Bondjoran, demikian beliau dipanggil, adalah mantan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Markas Daerah Bali.

Ditemui di Kantor KPU Propinsi Bali, Rataya menyampaikan bahwa niatnya untuk maju menjadi calon anggota DPD RI periode 2014-2019 dilatarbelakangi oleh pengalamannya selama satu periode memimpin WHDI Pusat bahwa masih banyak persoalan dalam isu-isu perempuan Bali (pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan), anak-anak, KDRT, yang luput dari perhatian Pemerintah (pusat dan daerah).

“Nampaknya belum ada kesungguhan dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,” begitu tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, pada Pesamuhan Agung PHDI Pusat, 21-23 Pebruari 2013 yang berlangsung di Palangkaraya, ditemukan beberapa fakta tentang kondisi perempuan yang memprihatinkan belakangan di Bali, meningkatnya intensitas KDRT di Bali, kekerasan terhadap anak, tingginya penderita HIV/AIDS di Bali, dan angka buta aksara pada perempuan Bali.

Ibu Kentjana, begitu ia disapa, menyimpulkan bahwa untuk melakukan perubahan yang berdampak luas dan sistematis, mau tidak mau harus masuk ke dalam sistem. Namun, nampaknya pilihan tersebut membawa konsekuensi pada pilihan, apakah melalui jalur partai politik menjadi anggota DPR RI atau DPD RI.

Menjadi anggota DPR RI, sekalipun wewenangnya lebih luas, namun posisinya sebagai pucuk pimpinan WHDI, menghendaki berdiri di atas semua golongan (partai politik).Karena perempuan Hindu (khususnya perempuan Bali) memiliki aspirasi politik yang tersebar di berbagai partai politik.

Sedangkan dengan menjadi anggota DPD RI, “saya dapat lebih fleksibel bertemu dengan konstituen perempuan, khususnya di Propinsi Bali tanpa kendala sekat organisasi, “ begitu tambahnya.

Perempuan dengan tiga orang putra (dua orang putranya berdinas di TNI-AD, satu orang putranya berdinas di kepolisian) ini, mengakui bahwa keputusannya terjun ke politik tidak lepas dari dorongan besar dari unsur-unsur masyarakat, tokoh agama, dan LSM di Bali. Didukung sedikitnya 4.600 orang sebagai syarat awal memenuhi pendaftaran bakal calon DPD RI, ia optimis langkahnya akan memperoleh dukungan dari masyarakat.

Ketika ditanya oleh media apa yang akan dilakukannya, Kentjana menjawab, ”segera setelah proses pendaftaran ini selesai, kami akan melanjutkan turun ke desa-desa untuk memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan, mencari solusi tercepat untuk mengatasinya, seraya mempersiapkan langkah-langkah strategis bersama segenap unsur terlibat.”

Perempuan Bali juga perlu ditingkatkan pemahaman akan arti penting perempuan dalam pembentukan generasi baru yang lebih berkualitas, imbuhnya. Karena bagaimanapun sebagai ibu, perempuan berperan besar dalam pembentukan karakter, kecerdasan, dan akhlak anak-anaknya di masyarakat.

Empat kursi anggota DPD RI pada Pemilu 2014 asal Bali memiliki nilai yang sangat strategis bagi perempuan Bali, mengingat pada pemilu sebelumnya tidak ada anggota perempuan dalam DPD RI.

“Sekarang lah saat yang tepat bagi perempuan Bali untuk memilih wakilnya di senat,” tegas perempuan yang energik ini.

Sebagai seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga pejuang, Kentjana tak lupa mendorong agar pemerintah sungguh-sungguh mewujudkan amanat para pendiri bangsa: kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa.

Read more ...

Santy, Setulus Hati, Menuju Bali Yang Shanti

WEEKLYINE.NET_Ketika tahu harga jam tangan Ruhut Sitompul politisi Demokrat berharga Rp 450 juta dan Anis Matta, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengenakan jam tangan seharga Rp 70 juta, maka Putu Suprapti Santy Sastra, salah seorang Politisi Wanita Partai Gerindra berjanji tidak akan bermewah-mewah jika dipercaya menjadi perwakilan rakyat di DPRD I Provinsi Bali.

Santy Sastra, demikian Politisi Perempuan Kawakan ini biasa disapa, kepada weeklyline.net, sadar benar bahwa dirinya adalah orangt biasa seperti masyarakat Bali pada umumnya. hanya saja ketika dirinya diberi kesempatan untuk mewakili masyarakat Bali dari daerah pemilihan Denpasar, maka dirinya akan menyerahkan separuh gajinya untuk membantu rakyat kecil.

“Ini komitmen saya. Saya berjuang bersama rakyat kecil sebab saya dilahirkan dari komunitas kecil yang bernama rakyat itu. Dan ketika saya dipercayakan menjadi anggota DPRD Bali Dapil Denpasar, saya pastikan untuk memberikan separuh gaji saya untuk rakyat kecil juga,” ungkap Santy Sastra kepada weeklyline.net, di Denpasar, 11 November 2013.

Bagaimanan caranya.? Santy Satra menjelaskan, separuh gaji yang dijanjikan untuk membantu rakyat kecil itu akan dikelolah oleh Relawan Santy Sastra, yang disebut dengan Sahabat Santy. oleh karena itu dirinya memohon doa dan restu serta dukungan dari masayarakat Kota Denpasar.

“Sebab dengan Garuda (Partai Gerindra-Red) terbang tinggi membawa saya maju dalam perhelatan demokrasi 9 april 201 3, Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil Denpasar ke Propinsi Bali, mohon doa restu dan dukungannya sahabat santy yang mempunyai hak pilih di Denpasar,” tuturnya.

Komitmen Santy Satra ini terlihat jelas dalam nadi perjuangan politik menuju Kursi DPRD Bali 2014, yakniSanty, Dengan Setulus Hati Menuju Bali Yang Shanti.

Perjuangan dan komitmen mengingatkan semua kita pada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengatakan, seorang pemimpin haruslah mengambil beban yang lebih berat; ia harus tahan sakit dan tahan terhadap cobaan; ia juga tidak boleh berubah hanya karena kesusahan hidup.

“Keteguhan hati dan keteguhan iman adalah conditio sine qua non (syarat yang utama) untuk menjadi pemimpin,” kata Bung Hatta.

Dengan demikian, di mata Hatta, seorang pejabat negara atau pemimpin tidak boleh punya gaya hidup mewah. Sebab, gaya hidup mewah akan menuntut biaya hidup yang tiggi pula. Tentunya, hal itu akan memaksa si pejabat akan menggunakan segala macam cara untuk membiayai gaya-hidupnya itu.

Hatta sendiri adalah seorang sosok pemimpin sederhana. Ia melamar istrinya dengan sebuah mas kawin berupa buku karyanya sendiri. Ia juga harus menabung bertahun-tahun untuk memenuhi keinginannnya membeli sepatu. Konon, Hatta pernah negosiasi panjang dengan kusir bendi soal tariff. Akan tetapi, karena tidak terjadi titik temu, Hatta pun memilih jalan kaki.

Bung Karno juga begitu. Semasa hidupnya, sebagaian besar pakaian kebanggaan Bung Karno dijahit dan dipermak sendiri. Salah satu seragam kebesaran Bung Karno adalah pakaian bekas militer wanita Australia.

Orang bisa mengatakan jaman sudah berubah. Apakah bisa begitu? Tidak juga. Buktinya, Fidel Castro, Presiden Kuba, hanya menerima gaji sebesar 900 peso atau kira-kira 36$ per bulan. Atau, mari kita dengar cerita tentang Ahmadinejad. Konon, Presiden paling dibenci oleh AS ini tidak menerima gajinya. Ketika ia pertama kali menempati jabatan Presiden, ia memerintahkan menggulung karpet antik peninggalan Persia untuk dimuseumkan. Ia juga menolak kursi VIP di pesawat kepresidenan. Bahkan ia memilih tinggal di rumahnya yang sederhana.

Kenapa bisa berbeda begitu? Santy Sastra berpendapat. Pertama, ini adalah soal mendefenisikan kekuasaan. Di jaman Bung Karno dan Bung Hatta, kekuasaan dianggap sebagai sarana untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan sekarang, kekuasaan dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, politisi di jaman Bung Karno dibimbing oleh sebuah ideologi atau keyakinan politik. Sedangkan pejabat publik sekarang berjalan tanpa ideologi dan tanpa keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, sistim politik kita makin terkomoditifikasi dan jabatan politik tak ubahnya barang dagangan.

Kembali ke jam tangan Ruhut Sitompuil dan Anis Matta, menurut Anis Matta, dirinya membeli arloji seharga Rp70 juta sebagai aksesoris untuk ‘memantaskan’ dirinya sebagai pejabat publik. Artinya, di mata Anis Matta, standar seorang pejabat publik harus punya, diantaranya, jam tangan paling murah Rp70 juta.

Dan Santy Sastra bersama para Sahabat Santy, telah berkomitmen dengan tulus membangun menuju Bali yang Shanti. Politik bukan untuk merengkuh kekayaan atau menikmati harta tetapi politik merupakan jalan untuk mengabdi lebih kepada rakyat. Astungkara.! (Sandro Wangak)

Read more ...

Wigunawati: Kelak Menang, Tak Bawa Warna Golkar

WEEKLYLINE.NET_Mantan sekretaris DPD I Golkar Bali, Sri Wigunawati memang didukung oleh Partai Golkar untuk maju ke DPD RI. Dukungan ini bukan berarti dia bekerja untuk Golkar kelak dirinya menang menjadi senator di Senayan. Dirinya berjanji tidak ada warna Golkar lagi saat dia menang. Dia milik rakyat seutuhnya.

Beredar surat berupa arahan untuk mengamankan calon DPD RI dari partai Golkar yaitu Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Isi dari surat itu intinya meminta struktur dan kader Golkar di Bali mengarahkan suaranya hanya epada Sri Wigunawati yang bertarung di Pemilu 2014 melalui jalur DPD RI

Surat bernomor B-117/Golkarda/X/2013 tertanggal 1 Oktober 2013 berisikan DPD Partai Golkar kabupaten/ kota se-Bali diimbau memberikan dukungan, menyosialisasikan dan memilih Sri Wigunawati.

Wakil Ketua DPD I Golkar Bali IGP Wijaya, Kamis 13 Maret 2014 mengakui ika memang benar ada surat imbauan tersebut. Menurutnya, sejauh ini tidak ada pelanggaran atas surat tersebut karenanya tidak ada sanksinya. Sebab, sifatnya hanya imbauan. Disinggung ada kader Golkar lainnya, yakni Dewa Suamba Negara yang juga maju ke DPD RI, dia mengatakan sejatinya tidak ada diskriminasi.

“Betul itu. Ada suratnya untuk mendukung Bu Sri Wigunawati sebagai calon anggota DPD RI,” tandas Wijaya. Katanya, sepanjang Dewa Suamba meminta dukungan partai, juga akan didukung.

Dikonfirmasi kepada Sri Wigunawati, ia pun mengakui adanya surat dukungan DPD Golkar Bali untuk dirinya. Diakui, surat itu akan menguntungkan dirinya karena akan ada kemudahan melakukan sosialisasi ke akar rumput.

“Keuntungannya punya network. Sehingga bisa sosialisasi lewat partai,” tukas Sri Wigunawati.

Dia menambahkan secara aturan tidak melanggar. Ini dukungan yang diberikan oleh Partai tempat dia bernaung dalam perjuangan politiknya selama ini. Dan ketika dirinya menang nanti, dia bias memberikan jaminan bahwa perjuangannya Senator di Senayan bukan untuk Golkar tetapi untuk rakyat Bali seutuhnya.

“Saya memang didukung oleh Golkar. Tetapi kelak ketika saya menang menjadi senator, saya tidak membawa warna Golkar lagi. Tetapi sudah utuh miik rakyat Bali,” tegas politisi perempuan asal Bali ini.

Sementara itu, Dewa Suamba Negara justru mengaku tidak tahu jika ada surat instruksi Golkar untuk Sri Wigunawati. Dia juga tidak mempermasalahkannya.

Sejauh ini dirinya tidak pernah meminta dukungan kepada partai secara langsung. Dia juga menegaskan sebagai orang independen dalam berebut kursi DPD RI.

“Saya gak ada minta ke DPD Golkar untuk diamankan,” jelas Suamba.

Suamba mengaku sejauh ini komunikasi dengan kader dan caleg Golkar tetap berjalan baik. Bahkan, dia bisa tandem dengan beberapa caleg Golkar di Bali baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

“Saya malah sempat ketemu sekretaris Golkar, Komang Purnama. Saya malah dimintain kartu nama,” pungkasnya. (kresia/sandro wangak)

Read more ...

Sumiati : Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Bali

Birokrasi yang masih njlimet adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi Ni Made Sumiati dalam menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Sistem dan mekanisme birokrasi di Indonesia seringkali menghambat berbagai upaya dan inisiatif perempuan politisi Bali asal Karangasem ini, sehingga ia tidak bisa secepat mungkin menggali kebutuhan masyarakat konstituennya dan juga dalam menyampaikan informasi kepada mereka tentang kerja politik yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

Bagi Mbok Sum, panggilan akrab Ni Made Sumiati, aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak adalah segalanya. Oleh sebab itu, dukungan terbesar yang ia terima dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dukungan dari masyarakat itu berupa berbagai informasi tentang permasalahan yang dihadapi mereka, terutama tentang perempuan di Bali. Budaya patrilineal yang melekat dalam budaya Hindu Bali adalah tantangan tersendiri bagi perempuan kelahiran 2 Februari 1967 ini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang merupakan salah satu visinya dalam berpolitik.

Sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, Mbok Sum memiliki prioritas untuk mengatasi persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat di berbagai wilayah di Bali. Dalam upaya menanggulangi permasalahan kekerasan itu, Sarjana Hukum ini bekerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak, seperti pemerintah provinsi, khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Non-pemerintah) yang aktif memberikan informasi dan jaringan-jaringan pendampingan maupun konselor terhadap perempuan dan anak yang sedang mengalami kekerasan dan masalah hukum lainnya, maupun pemberdayaan dan peningkatan dalam kehidupan sosial mereka.

Ketika ditanya mengenai isu apa yang menjadi fokus dan telah didalaminya sejak menjadi anggota parlemen, Mbok Sum menyebut fokus kerjanya adalah sesuai dengan visinya dalam berpolitik, yaitu: pertama, memperjuangkan hak-hak perempuan Hindu Bali dan kedua, mengajegkan takse Bali (mengupayakan aspek spiritual, budaya dan adat Bali sebagai Unsur Daya Tarik Pariwisata Bali tetap dipelihara dan lestari). Mulai 2009, tutur Mbok Sum, dia dan kawan-kawan di DPRD Bali mampu menerobos tatanan adat dengan memberikan sosialisasi positif bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan tata pemerintahan sehingga perempuan-perempuan di Bali diberikan hak-hak mereka dalam kehidupan, sebagaimana juga telah tercantum dalam Kitab Suci.

Hasil dari perjuangannya itu, lanjut Mbok Sum, lahirlah Surat Keputusan Majelis Agung Desa Pakeraman Provinsi Bali tentang hak waris perempuan Hindu Bali, status anak bagi perempuan, harta gono-gini pasca-perceraian dan kawin pada gelahan (perjanjian pernikahan bagi pasangan yang keduanya merupakan anak tunggal dari keluarga mereka masing-masing, yang menyebutkan perkawinan keduanya tetap mewarisi garis keturunan keluarga masing-masing dan juga berhak atas hak waris mereka, tidak hanya pihak lelaki saja. Begitupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan).

Mengenai isu kawin pada gelahan ini penting bagi Mbok Sum agar keluarga Hindu Bali yang mempunyai anak tunggal perempuan tidak putung atau terputus garis keturunannya setelah anaknya itu menikah, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban adat sekale.

Read more ...