KIAT POLITIK

Setulus Merpati, Secerdik Ular, Sekelompok Semut dan Setekun Laba-laba

MAU “ Jadi Calon”, memang mesti dicalonkan oleh partai politik, tapi kalau mau “jadi Pemenang” dalam pertarungan politik, maka sebaiknya model pintu-pintu sosio-kultural para konstituen dipahami terlebih dahulu. Karakter sosio-kultural pemilih potensian di Indonesia umumnya, dan di NTT khususnya, jelas bersifat majemuk. Kategorisasi karakter sosio-kultural dapat beraneka, namun yang paling tenar adalah yang berbasis SARA. Secara ideologis karakter SARA dalam lingkup internal cenderung dipandang merugikan, tapi jelas sering dimanfaatkan ketika terjadi konflik eksternal. Nasionalisme, misalnya, yang jelas-jelas bernuansa SARA, sering dimanfaatkan ketika terjadi perang. Disukai atau tidak, dalam pertarungan politik, nyatanya isu ini cukup efektif memicu sentiment para pemilih. Jadi ketimbang bersikap seperti Burung Onta yang mengira tak ada masalah jika ia menyembunyikan kepalanya kedalam pasir, “Forum Ruba Dara Muri” lebih suka mengemukakan opini yang bertolak dari realitas. Oleh karena NTT dan Indonesia sangat kompleks, maka “setting” kajian kali ini cukuplah di Kota Kupang saja.

Walau juga diwarnai oleh berbagai segmen masyarakat pendatang, namun harus diakui bahwa, sesuai dengan komposisi penduduknya, maka karakter sosio-kultural penduduk Kota Kupang sebenarnya didominasi oleh kelompok Tirosa (Timor, Rote, Sabu). Jadi sedikitnya ada empat kategori pintu sosio-kultural yang perlu dipahami oleh para kandidat penguasa politik.

Pertama, sebutlah, Pintu Timor. Pintu Timor adalah “Oko Mama”. Oko Mama merupakan cara Orang Timor untuk membuat ikatan adat. Orang Timor yang telah menerima “Oko Mama” dari salah seorang kandidat terikat untuk memenuhi permohonan dimaksud dan sekaligus terikat untuk menolak “Oko Mama” dari kandidat lainnya. Tetapi sesungguhnya Orang Timor tidaklah selugu itu. Agar sepenuh hati diterima, sang pemohon mesti memakai pendekatan yang tepat, yaitu yang sesuai dengan hakekat Orang Timor. Riset S2 Hukum Pdt.Nuniek Ernaningrum menemukan bahwa Orang Timor berelasi bukan dengan menggunakan bahasa nalar melainkan bahasa “suasana hati”. Orang Timor nyaris selalu mengiakan [Tua] apapun kata lawan bicaranya, tetapi tindakan nyatanya, nantinya, adalah merupakan respons hatinya terhadap suasana hati relasinya itu. Ketulusan direspons dengan ketulusan, kemunafikan dengan kemunafikan. Jawaban kata Orang Timor belum tentu menyimbolkan secara persis apa yang akan dibuatnya.

Disinilah pemohon bekerjasama seringkali terjebak oleh dirinya sendiri. Mengira telah berhasil memperdaya Orang Timor, tapi sebenar dirinya sendiri yang diperdaya. Oleh karena itu, respons yang diinginkan Orang Timor mesti dikonstruksi terlebih dahulu dalam lingkup mental pemohon kerjasama; Orang Timor cenderung merekonstruksi setepat mungkin suasana hati relasinya.

Dilain pihak, para To’o, Ti’I dan Te’o rote punya model sosio-kultural Rote tersendiri dalam rangka rekrutmen para “Manek”. Sekretaris PUSHAM Undana, Deddy R.Manafe, mendeskripsikan bahwa status sesorang dalam kacamata Orang Rote ditentukan melalui arena konflik. Seseorang dipandang pantas menjadi pemimpin apabila dia dapat membuktikan kemampuan dirinya. Ini bukan soal pendidikan atau kekayaan atau keturunan, melainkan soal kompetensi pribadi yang mesti terbukti dan teruji secara terus menerus. Alih-alih bersifat destruktif, kritik dan konflik bagi Orang Rote justru merupakan wacana penggodokan kepribadian, pengasahan potensi, pembuktian kapasitas, penentuan status social, dan pada gilirannya, merupakan jaminan bagi kohesi dan integrasi social melalui kepemimpinan yang handal.

Karena itu, saudara dekat sekalipun, kalau “bai liu” jangan harap akan diakui sebagai “Manek”. Karakter “telinga tipis”, gampang tersinggung kalau dikritik, dipandang rendah oleh Orang Rote, karena menggambarkan kurangnya kompetensi pribadi yang bersangkutan. Sebaliknya, kesediaan melayani kritik dan konflik merupakan pertanda bibit unggul. Kemampuan berargumentasi dan mengatasi konflik merupakan tiket ke penghargaan social yang lebih luas. Tetapi yang perlu juga diingat adalah bahwa status yang sekali diperoleh seperti itu bukan merupakan jaminan berhentinya proses pengujian social tersebut. Status social seseorang tetap diakui hanya jika ia tetap mampu mebuktikan kompetensinya.

Model pintu sosio-kultural Orang Sabu lain lagi. Sabu seringkali dicitrakan sebagai suku yang paling nepotism di NTT. Asal ada “bau angalai”, maka kenal atau tidak kenal, “ngali” atau “paten”, dukungan sesame anggota suku dating dengan sendirinya. Tetapi, citra seperti itu menyesatkan. Setahu penulis, Orang Sabu yakin bahwa Orang Rote, Timor [yang secara genetic berasal dari Belu] dan Helong merupakan saudara sendiri. “Belu Mau, Ti Mau, Hawu Mau, Pelihu Mau”, merupakan mantra sacral yang diajarkan kepada setiap anak Sabu, agar ia tak boleh mendahului menyerang anak-anak dari keempat suku tersebut; dan, jika diserang terlebuh dahulu, ucapkan saja mantra itu, maka umur sang penyerang, jika tidak ada perdamaian, tidak akan lebih dari tiga kali matahari terbenam. Anehnya mantra itu tidak mempan terhadap anggota suku sendiri. Ketimbang hubungan darah atau perkawinan, pilihan Orang Sabu cenderung lebih terarah pada karakter pribadi seseorang. Karakter pribadi yang paling dihargai adalah kekompakan yang diwujudkan dengan cara, terutama, selalu hadir dikala duka. Pada aras yang lebih umum, Orang Sabu cenderung mentabukan konflik dan menghargai kerjasama sebagaimana tercermin dalam ungkapan “Mira Ke’di hari do memu’de par alai”.

Karakter kelompok-kelompok masyarakat lainnya cenderung bervariasi, namun, menurut Pieter da Santo, Pakar Kriminologi FH Undana, karakter social asli mereka sedikit banyaknya telah mengalami proses pembauran dan cenderung fleksibel. Fleksibilitas dimaksud terkait erat dengan pengalaman keberadaan dan “sense of belonging” [rasa memiliki] terhadap Kota ini.

Dari gambaran karakter konstituen di atas dapat diperkirakan bahwa kandidat yang bermaksud memperoleh dukungan dari berbagai segmen masyarakat tersebut tidak boleh tampil monoton. Untuk mempeoleh dukungan Orang Timor sang kandidat mesti berkarakter secepat dan setulus merpati. Terlambat “Oko Mama” bakal berbuah penolakan karena yang bersangkutan telah terikat secara adat, sedangkan kemunafikan bakal membuahkan janji kosong Orang Timor. Sedangkan untuk memperoleh dukungan konsituen Rote, sang kandidat mau tak mau mesti secerdik dan, jika perlu, seganas ular. Tak ada tempat di kursi pemimpin Orang Rote bagi mereka yang “bai noe” dan tak teruji digelanggang konflik. Selanjutnya untuk memperoleh dukungan konstituen Sabu maka membangun relasi di kala duka merupakan “entry point” terbaik. Orang Sabu tak akan lupa pada siapapun yang hadir ketika keluarganya dirundung duka, seperti halnya ia tak akan lupa siapa-siapa yang tidak dating. Karena itu karakter terbaik yang perlu ditampilkan sang kandidat adalah karakter kompak seperti semut. Mengingat kondisi kemajemukannya maka untuk memperoleh dukungan konstituen yang berasal dari segmen-segmen masyarakat lainnya, tak ada cara lain bagi sang kandidat selain setekun labah-labah membangun jaringan kerjasama. Rupanya benar apa yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia merupakan zoon politicon alias binatang yang berpolitik.

Sumber: Samuel F.Lena
(Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang)

Kumpulan tulisan ini pernah di muat di Tabloid Suara Pembebasan Kupang

Read more ...

Strategi Politik

Dunia politik tidak lepas dari siasat atau strategi. Di mana seseorang atau lembaga politik yang sedang memiliki agenda politik, pasti menggunakan strategi politik agar tujuannya tercapai. Strategi politik inilah yang nantinya akan menentukan seseorang atau lembaga politik itu bisa mencapai tujuannya atau tidak. Namun sebuah strategi politik yang sama, belum tentu bisa menghasilkan kemenangan jika diterapkan di daerah lain.

Dalam beberapa kasus, strategi politik itu menggunakan metode menghalalkan segala cara. Apa saja dilakukan, agar tujuannya tercapai. Bila perlu mengorban orang lain, atau bahkan masyarakat yang dikorbankan untuk memenangi kursi kekuasaan. Karena memang tujuan utama dari politik adalah kekuasaan. Siapa pun yang masuk ke dunia politik, tidak lain tujuannya adalah kekuasaan.

Namun tidak semua strategi politik yang dilakukan itu menggunakan metode menghalalkan segala cara tersebut. Karena dalam politik, juga ada etikanya. Ini yang membatasi seorang politisi untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Meski saat ini, sepertinya etika politik cenderung disepelekan, bahkan diacuhkan. Akibatnya banyak perilaku politisi yang menggunakan metode menghalalkan segala cara.

Dalam sistem politik demokrasi, strategi politik yang cantik dan santun, biasanya akan meraih kemenangan dan meraih kekuasaan. Di situ, seseorang politisi akan dinilai kehebatannya, dan diakui sebagai seorang politisi tulen. Bahkan dari kelihaiannya membuat strategi politik, dia bisa menghasilkan seni berpolitik.

Sementara seorang politisi yang menggunakan metode menghalalkan segala cara, cenderung akan melahirkan kekuasaan yang otoriter. Di mana dia akan melakukan langkah-langkah politik untuk merebut kekuasaan, seperti kudeta misalnya. Hal itu bisa saja terjadi, jika langkah yang dia lakukan sudah mentok dan tidak mungkin dia memenangkan pertandingan politik yang dijalankan. Seperti dalam kasus di Myanmar, yang sampai sekarang dikuasai junta militer. Serta di negara-negara lain yang diwarnai dengan kudeta.

Di Indonesia, strategi politik yang digunakan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga menggunakan metode menghalalkan segala cara tersebut. Meski akhirnya bisa digagalkan, dengan segala cara juga. Zaman Orde Baru juga, Soeharto juga berupaya menggunakan segala cara, agar kepemimpinannya bisa langgeng. Meski akhirnya harus turun pada 1998, dengan gerakan reformasi yang disokong mahasiswa.

Tanpa strategi politik, sepertinya seorang politisi pasti akan gagal meraih cita-citanya. Meski dia seorang yang jujur, adil dan mendapat dukungan dari banyak orang, namun jika tidak melakukan langkah-langkah politik yang strategis, dia bisa kehilangan kekuasaan yang diraihnya. Dalam beberapa peristiwa, seseorang melakukan langkah mundur sebagai strategi politik. Dengan strategi tersebut, dia berharap akan memperoleh popularitas dan pada akhirnya akan merebut simpati masyarakat.

Strategi politik ini, setiap saat bisa berubah, sesuai dengan keadaan politik yang terjadi setiap saat. Saat ini mungkin bisa terlihat mesra bergandengan, namun siapa tahu di baliknya ada strategi politik yang dimainkan. Sehingga strategi politik yang dimainkan tidak terlihat, tiba-tiba saja berbalik arah dan menyerang rekan seperjalanannya. Itulah politik.

Dalam hal ini, seorang politisi bisa dilihat kemampuannya dalam berpolitik. Apakah dia seorang politisi yang ulung atau politisi anyaran. Seorang politisi yang ulung, dalam membuat strategi politik tidak akan diketahui ornag lain, sebelum dia melakukan langkah-langkah politik. Seorang politisi anyaran, biasanya gerakan politiknya mudah dibaca.

Strategi politik, memang tidak bisa dipelajari melalui buku-buku politik. Tetapi dilakukan secara otodidak, praktek langsung dalam politik praktis yang diikutinya. Pengalaman politik menjadi sangat penting dalam penyusunan sebuah strategi politik, untuk memenangkan suatu pertarungan politik. Satu-satunya untuk melihat, apakah seseorang melakukan strategi politik, adalah selalu mewaspadai atau mempertanyakan langkah politik lawan-lawannya. Bahwa dalam politik tidak ada kawan abadi adalah benar. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Itu prinsip dasar strategi dan ilmu politik.

Sumber: Muamar Riza Pahlevi

Read more ...

Popularitas atau Elektabilitas?

Menjelang pemilihan umum (pemilu) yang makin dekat, partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang berminat untuk maju dalam pemilu itu, sudah mulai bersiap-siap. Sebagian sudah ada yang mengarah, sebagian lain baru pasang kuda-kuda.

Jika diperhatikan dari efektifitas sebuah kampanye, mungkin dapat disebutkan, semua mereka sesungguhnya belum berkampanye, walaupun sudah ada yang mulai turun ke desa-desa, atau melemparkan jargon-jargon dan harapan-harapan melalui media massa. Alasannya, istilah-istilah yang dipergunakan banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Bahasa yang diucapkan masih bergaya puisi.

Minggu yang lalu, seorang tetangga saya, lulusan S2 dari sebuah perguruan tinggi di USA, datang bertanya kepada saya makna dari “ruang” yang dipergunakan dalam kampanye politik seorang tokoh nasional. Katanya, tokoh politik itu kira-kira mengatakan “untuk pembangunan kita memerlukan sebuah ‘ruang’ yang aman dan damai……”. Saya hanya tersenyum, tidak memberi sesuatu jawaban. Nah, kalau teman saya ini belum dapat mengerti istilah yang dipergunakan, bagaimana lagi dengan rakyat umum di desa-desa dan kota-kota? Kalau rakyat tidak tahu apa yang dikatakan, untuk apa ada kampanye?

Pertanyaan yang perlu kita kemukakan, apa yang menjadi tujuan dari kampanye itu? Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas? Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan. Padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar.

Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih. Elektabiltas untuk menjadi gubernur tidak sama dengan elektabilitas untuk jabatan Ketua PSSI.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konstatasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Orang menjadi popular karena sering tampil di depan umum. Sering terlibat dengan persoalan-persoalan publik. Bagaimana dia tampil, merupakan persoalan lanjutan untuk menilai elektabilitasnya. Kalau tampilnya sebagai pelaku kriminal, sebagai koruptor atau karena tindakan yang melanggar etika publik, maka pengaruhnya terhadap elektabilitas tentu saja negatif.

Aceng Fikri sekarang sudah menjadi sangat populer. Sudah dikenal secara meluas, mulai dari orang kecil dikaki gunung, sampai ke SBY di istana Negara. Tapi apakah dia memiliki elektabilitas untuk maju sebagai Calon Presiden tahun 2014 ?

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Namun untuk dapat dikenal secara luas, perlu ada usaha untuk memperkenalkan. Di sini publikasi dan kampanye memegang peranan penting. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Maka itu, dalam hal ini tergantung pada dua aspek. Pertama, teknik kampanye yang dipergunakan. Kedua, tingkat kematangan masyarakat. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Sementara dalam masyarakat yang relative maju professi calon menjadi cukup penting.

Uraian ini perlu dikemukakan dengan maksud untuk memperjelas bagi mereka yang ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada waktu yang akan datang. Begitu juga bagi juru kampanyenya.

Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Kampanye yang menyentuh kapentingan rakyat bisa diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas. Tapi kampanye asal kampanye, tanpa menampilkan kinerja tokoh atau menggunakan kata-kata yang tidak relevan atau yang tidak dapat dipahami rakyat, nampaknya dapat berakibat pada “arang habis, besi binasa”.

Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan. Kampanye seperti ini jika dilakukan secara periodik, dengan hasil yang sudah didesain, sering kali sangat efektif. Tetapi teknik kampanye seperti ini dapat merusakkan image survei di mata masyarakat pada masa yang akan datang. Secara ilmiah dapat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan. Karena itu, pemerintah perlu melarang.

*) Said Zainal Abidin, adalah ahli manajemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

Sumber : Said Zainal Abidin - detikNews

Read more ...

Bagaimana Mengukur Elektabilitas Kandidat

Popularitas dan Elektabilitas merupakan hal yang bersinergi namun serupa tak sama. Popularitas Kandidat tinggi belum tentu memiliki korelasi elektabilitas yang tinggi. Masih banyak yang belum mengetahui bagaimana meningkatkan elektabilitas kandidat? Pengukuran elektabilitas sering kali dilakukan dengan mengadakan serangkain survey. Hal ini untuk mengetahui secara tepat bagaimana posisi kandidat versus posisi lawan

Beberapa survey yang lazim diadakan oleh lembaga survey:

1. Mengadakan survey dengan responden model stratified random sample
2. Media framing baik cetak maupun elektronik
3. Membuat polling dengan teknologi SMS

Lalu bagaimanakah caranya untuk meningkatkan elektabilitas kandidat?

1. Gunakan hasil survey dengan analisis SWOT
2. Mendesiminasikan visi misi kandidat melalui media massa
3. dan atau melalui forum-forum lintas warga. Biaya murah meriah dengan melalui sosial media namun kefektifannya belum teruji
4. Membuat opini dengan menyertai solusi di media massa

Apakah hanya sebatas itu saja? yang jelas tidak. Hal-hal yang harus Anda perhatikan adalah:

1. Mengenali diri
2. Mengenali Lawan Politik
3. Kenali Medan Politik Anda. Melakukan pemetaan yang baik
4. Mengenali Prilaku Pemilih. Mengkondisikan diri menjadi bagian masyarakat untuk bisa mengetetahui kebutuhan masyarakat
5. Disarankan untuk menyewa konsultan politik untuk mengukur elektabilitas agar presisinya tinggi.

Sumber : azia-fisip11.web.unair.ac.id

Read more ...

Tiga Hal Penting Sebelum Terjun ke Dunia Politik

Beberapa hari lalu salah satu sahabat saya bertanya, “Jrin, kamu akan terlibat di politik gak nanti?” Pertanyaan yang selalu saya ingin jawab dengan jawaban iya, tetapi saya sadar bahwa hal tersebut sangat sulit. Terjun di politik merupakan salah satu sarana yang paling kuat dan cepat dalam memperoleh kekuasaan – yang tentunya dapat dipergunakan di jalan kebaikan ataupun keburukan. Hal ini yang membuat saya ingin terlibat di politik karena dengan kekuasaan tersebut, saya berharap saya dapat lebih mudah memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak.

Namun, kita semua mengetahui bahwa politik merupakan hal yang keras. Bahkan orang yang semula baik bisa berubah menjadi tidak baik tatkala terjun ke politik. Kita mungkin beberapa kali mendengar orang-orang yang ditangkap oleh KPK padahal orang tersebut memiliki track record yang bersih. Contoh terakhir yang menimpa Bapak Rudi Rubiandini, kepala SKK Migas. Saya beberapa kali mengikuti keberjalanan beliau sejak beliau menjadi salah satu dosen teladan di ITB beberapa tahun silam. Lama berkecimpung di dunia akademik dan professional, baru satu tahun terakhir beliau menyentuh dunia politik ketika diminta menjadi Wakil Menteri ESDM sebelum kemudian menjadi Kepala SKK Migas.

Disini, secara pribadi saya beropini bahwa kasus tersebut tidak diniatkan oleh Pak Rudi (Disclaimer: Saat tulisan ini ditulis, status beliau adalah tersangka dan belum menjalani proses persidangan). Menurut saya, ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab beliau sampai tertangkap tangan menerima gratifikasi sebagai berikut:

• Beliau tidak bermaksud mendapatkan gratifikasi, namun beliau termasuk polos di dunia politik, sehingga ketika ada gelagat orang ingin memberikan gratifikasi, dia tidak dapat menangkapnya. Apabila ada orang bawa tas golf ke rumah kita, mungkin yang sudah terbiasa dengan hal ini akan merasa tidak wajar dan langsung mengusir orang tersebut.
• Beliau tidak bermaksud mendapatkan gratifikasi, namun kemudian disaat beliau ditawarkan oleh pihak lain, beliau tergoda untuk memperolehnya

Kembali ke pertanyaan sahabat saya diatas. Apa kemudian jawaban saya? Saya katakan bahwa sangat penting bagi seseorang untuk memiliki tiga hal sebelum terjun ke dunia politik, dan saya sendiri hanya akan terjun ke politik apabila saya memiliki tiga hal tersebut — meskipun, perlu dicatat bahwa premis ini tidak berlaku sebaliknya, yaitu jika saya memiliki tiga hal ini, belum tentu saya pasti akan terjun ke politik. Tiga hal penting sebelum terjun ke dunia politik tersebut adalah, Pertama, koneksi yang kuat. Koneksi kuat ini penting untuk membantu kita dalam mengurangi serangan-serangan yang dilakukan oleh lawan politik atau pihak yang tidak suka dengan keberadaan atau sikap kita, termasuk juga bagaimana mengatasi apabila ada serangan-serangan tersebut. Belajar dari kasus Pak Rudi diatas, saya berpendapat bahwa beliau tidak memiliki banyak koneksi yang kuat ketika menjabat sebagai kepala SKK Migas. Dengan demikian, ketika sikap-sikap yang diambil merugikan banyak pihak (entah itu partai politik, konglomerat atau pengusaha yang berkecimpung di dalam bidang migas, dan lain sebagainya), pihak yang dirugikan tersebut – terutama apabila memiliki kekuasaan dan atau koneksi politik yang luas – dapat melakukan banyak cara untuk menjatuhkan Pak Rudi, salah satunya melalui kasus diatas (andaikan benar bahwa kasus tersebut bukan diniatkan oleh Pak Rudi sendiri).

Kedua, pengetahuan politik teoretis maupun praktis. Mengacu kembali kasus Pak Rudi diatas (lagi-lagi jika asumsi saya benar), menurut saya kasus tersebut tidak akan terjadi jika beliau dapat memetakan pihak-pihak yang terkait dengan posisinya sebagai Kepala SKK Migas, dan bagaimana menghadapi pihak-pihak tersebut terutama pihak yang dirugikan oleh keputusan-keputusan beliau. Poin ini sebenarnya terkait dengan poin satu diatas, yaitu bahwa pengetahuan politik dan praktik-praktiknya di lapangan dapat diperoleh dengan banyak berinteraksi dengan pihak-pihak yang malang melintang terjun di dunia politik.

Ketiga, kekuatan finansial. Hal ini sangat penting sebab alasan finansial inilah yang banyak menjerumuskan pihak-pihak yang terjun di politik. Pejabat publik di pemerintahan atau wakil rakyat dapat dengan mudah memiliki akses terhadap uang negara dan mereka dapat saja menggunakan akses tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan, kejatuhan para pejabat publik pun dapat saja terjadi meskipun sebelumnya mereka sama sekali tidak berniat untuk itu, seperti contoh kemungkinan kedua yang saya kemukakan dalam kasus Pak Rudi diatas. Nah, memiliki kekuatan finansial dapat mengurangi kemungkinan niat untuk itu, meskipun ini tidak menjamin 100 persen karena godaan dapat timbul pada siapa saja. Selain itu, kekuatan finansial juga menjadikan orang yang terjun di politik untuk berfokus dalam mengerjakan amanah yang dibebankan terhadap dirinya dan tidak lagi terganggu akan hal-hal seperti: Bagaimana keuangan saya nanti apabila saya tidak lagi menjadi pejabat publik.

Apakah saya memiliki tiga hal diatas? Saat ini tidak Akan tetapi, siapa yang tahu bagaimana sekitar 15 tahun lagi hehe. Untuk rekan-rekan yang ingin atau sudah terjun di dalam dunia politik karena benar-benar ingin bekerja untuk rakyat, saya ucapkan selamat berjuang, tanggung jawab dan halangan akan berat, semoga dilindungi dari godaan ataupun jebakan.

Sumber: fajrinrasyid.com

Read more ...