Tentang siapa yang jadi wakil rakyat, kita cuma bicara sebentar, terkadang dengan angkat bahu. Tentang soal yang lebih penting lagi—yakni siapa yang layak dipilih untuk memimpin pemerintahan (dan itu berarti presiden)—kita diam. Kita tetap takut menyinggung barang keramat. Jadi, mari bicara siapa yang kira-kira bakal jadi wakil presiden. Mari memilih soal siapa yang asyik dan aman.
Menakjubkan, memang. Sebab kebanyakan orang toh tahu, bahwa siapa pun gerangan si calon wakil presiden—seperti sudah beberapa kali terbukti akhirnya bukan tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang dikutip di koran itu yang layak didengar. Sang Nomor Dua harus cocok dengan Sang Nomor Satu, dan sebab itu Nomor Satu sajalah yang menentukan.
Zaman sudah berubah. Kita tidak hidup lagi pada masa Bung Karno dan Bung Hatta. Pada masa yang berlangsung antara tahun 1945 dan 1958 itu, Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua sosok yang tidak sepenuhnya cocok. Dalam pelbagai hal, keduanya saling bertentangan bahkan dalam soal-soal dasar.
“Hatta dan aku tak pernah berada dalam getar gelombang yang sama,” ujar Bung Karno sendiri, menegaskan perbedaan itu, dalam Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat, yang terbit di tahun 1965.
Riwayatnya panjang. Bung Karno berbicara tentang pengalaman dan pandangan mereka berdua di tahun 1930-an. Di tahun-tahun itu, perbedaan sikap mereka (“seperti siang dan malam,” kata Bung Karno) nampak dalam memilih jalan perjuangan. Bung Hatta memimpin PNI Baru, atau Pendidikan Nasional Indonesia. Bung Karno mengetuai Partindo. Bung Hatta mengutamakan gerakan partai kader, dengan anggota yang terpilih dan terlatih dalam berpandangan dan berorganisasi, Bung Karno mengecamnya. Ia berpendapat, lebih baik “mendatangi langsung rakyat jelata dan membakar hati mereka, seperti selama ini telah saya kerjakan.”
Dalam menghadapi pemerintah militer Jepang di tahun 1940-an, Bung Karno memilih untuk bekerja sama. Sebaliknya, Bung Hatta, seperti tertulis dalam Memoir-nya, menganggap maksud Bung Karno dengan berkolaborasi itu adalah untuk “mendirikan partai baru, terutama untuk memuaskan nafsunya untuk beragitasi” (meskipun kemudian, Hatta juga seperti Soekarno: tidak menolak memimpin “Gerakan Tiga A”, yang mengumandangkan Nippon sebagai “cahaya”, “pelindung” dan “pemimpin” Asia).
Pada 15 Juli 1945, ketika mempersiapkan konstitusi untuk Indonesia yang merdeka, Bung Karno meminta, dengan sangat, agar hak-hak warga negara tidak dicantumkan. Ia tergolong orang yang menganggap bahwa hak-hak asasi manusia mewakili “paham individualisme”, yang bertentangan dengan “paham kekeluargaan” yang justru jadi dasar konstitusi yang sedang dirancang. Sebaliknya Bung Hatta: ia mengusulkan agar adanya hak-hak itu disebut dalam naskah. Ia tak menghendaki negara Indonesia yang sedang disiapkan itu menjadi negara kekuasaan, negara yang menindas warganya sendiri.
Yang menarik dalam sejarah masa lalu itu adalah bahwa perbedaan-perbedaan besar itu tidak menghalangi keduanya untuk dipilih, untuk duduk dalam satu tim, untuk jadi bagian dalam satu paket. Para pemilih mereka—para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia—pasti tahu bahwa hal itu muskil, meskipun tidak mustahil.
Juga bagi Bung Karno dan Bung Hatta sendiri. Temperamen mereka begitu berlainan. Yang satu sebuah pribadi yang flamboyan, hangat, dan banyak ketawa. Yang kedua sebuah pribadi yang adem, rapi, dan serius, tapi bisa membosankan dalam pergaulan. Yang satu seorang orator; yang lain seorang penganalisis. Yang satu lebih terkesima oleh persatuan, kekeluargaan, kebersamaan; yang kedua lebih tertarik kepada efektifitas dan efisiensi.
Bahwa kemudian mereka duduk bersama di pucuk pimpinan, agaknya menunjukkan bahwa sebuah bangsa seperti Indonesia yang riuh rendah ini pada akhirnya memang harus mengakui adanya perbedaan yang besar dalam dirinya. Perbedaan itu, apa boleh buat, adalah satu bagian dari nasib sejarah, satu bagian dari nasib geografi. Indonesia adalah sebuah unit yang sebenamya satu kebetulan historis saja, tetapi dibayangkan sebagai satu “bebrayan” tunggal yang abadi sebuah “imagined community” (kalau kita pinjam istilah Benedict Anderson). Dalam struktur itu, ia tetap sesuatu yang hadir dalam ketegangan yang tak kunjung habis.
Bisakah bangsa itu berlanjut, itu dapat diuji dalam caranya mengelola sengketa. Bangsa yang handal akan tetap menyelesaikannya dengan damai dan teratur dan melembaga. Yang gugup dan gentar dan bahkan marah menghadapi nasib sejarah dan geografi itu—artinya menghadapi konflik-konflik yang tak terelakkan itu—hanya akan menghancurkan kapasitas dirinya sendiri buat tumbuh bersama waktu.
Salah satu bentuk kapasitas itu adalah membentuk mitos. Di tahun 1950-an, mitos Bung Karno dan Bung Hatta sebagai “Dwi Tunggal” lahir karena ada kebutuhan akan sebuah pernyataan yang lebih konkrit tentang ke-bhinneka-an dan ke-ika-an. Lebih konkrit, sebab dalam diri mereka mitos itu berwujud pada dua sosok yang hidup, yang berpendapat, berbicara, punya kepentingan, pendeknya dua tokoh besar yang berperilaku sebagaimana ma nusia lumrah, bukan sebuah rumus yang mati. Dengan segala kerepotannya.
Itulah sebabnya, bahkan dalam masa krisis yang gawat—ketika sejumlah perwira ABRI membelot dalam pemberontakan bersenjata PRRI dan Permesta di akhir tahun 1950-an—mitos itu tidak hendak ditanggalkan. Dalam suatu suasana tembak-menembak dan bunuh-membunuh, orang tetap tak mau melepaskan bayangannya: Indonesia memang robek dan luka-luka, tapi ia senantiasa satu.
Tapi, itu cerita dulu, ketika presiden dan wakil presiden berperan sebagai bagian penting dari simbol. Itu cerita dari sebuah masa sebelum “demokrasi parlementer” dihabisi dan Indonesia kembali ke Konstitusi 1945 dan kabinet dipimpin langsung oleh presiden. Itu cerita sebelum orang menjadi tak sabar oleh konflik-konflik yang merundung Republik dan menghendaki tangan yang lebih kuat. Itu cerita sebelum 1959. Pada tahun 1959, sebuah sistem baru berlaku, praktis sampai sekarang. Mula-mula ia disebut “demokrasi terpimpin”.
Ada yang efektif dalam sistem yang baru itu: Indonesia merasa punya satu “komandan”. Tetapi dalam struktur dan pembagian peran yang terjadi karena itu, seorang wakil bagi sang komandan akhirnya memang tak dibutuhkan. Bahkan ia dapat mengakibatkan situasi “kapal-satu-nakhoda-dua”.
Itulah sebabnya Bung Karno akhirnya tak memerlukan seorang wakil presiden. Bung Hatta sudah mengundurkan diri. Ia jadi warga negara biasa—bersamaan dengan suasana ketika Indonesia semakin kurang toleran terhadap perbedaan. Buku Bung Hatta, Demokrasi Kita, yang mengkritik eksperimen “demokrasi terpimpin” dan memperingatkan Indonesia akan bahaya kediktatoran, dilarang.
Berangsur-angsur, Sang Presiden yang akhirnya jadi pengemban mitos kesatuan nasional—dan ia sendirian. Tidak mudah. Terutama karena sebuah mitos, agar tetap bertuah sebagai mitos, sebenarnya tidak boleh terjun menjadi aktor kekuasaan sehari-hari. Ia tidak boleh “main”. Ia tidak patut menampakkan diri sebagai orang yang berpamrih, ia diharapkan untuk tidak main serong karena kepentingan pribadi. Ia diasumsikan tetap nun jauh di atas, di sebuah Mahameru, tempat bangsa ini sekali-sekali mengadu, meminta inspirasi, mencari kata akhir dalam kerisauan.
Itulah yang hilang dalam sistem yang berlaku sejak 1959. Sistem ini memang bisa menghasilkan hal-hal besar, tetapi Indonesia berangsur-angsur mengalami krisis simbol. Untuk mengembalikannya, semacam kultus kepada pemimpin pun dibangun. Sang Presiden jadi Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden Seumur Hidup. Atau bisa pula disebut dengan gelar lain, dengan segala kemegahannya.
Semuanya menunjukkan kelaparan Indonesia akan mitos baru, yang perlu. Pada gilirannya, sang Presiden pun jadi ibarat matahari. Dan orang pun berkata, tak akan ada matahari kembar. Yang lain hanya pengikut. Satelit. Duplikat.
Dalam keadaan seperti itu, memang kian tak gampang menampilkan pribadi-pribadi yang kuat di sekitar Sang Surya. Tidak mungkin akan lahir, dan kancah bangsa yang berharap itu, seorang atau lebih Hatta baru: sosok-sosok yang punya pandangan sendiri, keberanian moral sendiri, dan juga harga diri. Sang Wakil, jika ada, pun berangsur-angsur hanya jadi semacam ornamen, atau sedikit lebih baik: menjadi sebuah variasi kecil atas tema yang sama.
Maka, ada sebuah cerita yang saya dengar dari sumber-sumber yang tidak layak dipercaya. Syahdan, sepasang orang tua punya dua anak yang ingin termasyhur. Yang satu, bernama Bre-X, berpamitan ingin jadi kelasi. Yang lain, bernama Bre-Y, ingin masuk politik. Sang ayah dan sang ibu agak bingung juga bagaimana seorang kelasi bakal bisa tenar dari Sabang sampai Merauke. Bukankah jika si Bre-X mau terkenal, ia lebih baik mengikuti jejak Bre-Y, misalnya aktif dalam Golkar dan naik jenjang?
Dua puluh tahun kemudian. Sang kelasi ternyata memang tetap tidak dikenal orang. Hanya ia sesekali menulis surat ke rumah dan pelabuhan di Guam atau dari Yokohama, makin tua makin kesepian. Dan Si Bre-Y yang jadi politikus? Anehnya, juga tak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Koran tak pernah menyebut-nyebutnya. Setelah diselidiki, rupanya ia jadi wakil presiden.
D&R, 29 Maret 1997
Goenawan Mohamad
Sumber: goenawanmohamad.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar