Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Penyusunan Perda
GUS Korbo, demikian ia dipanggil oleh teman-teman sejawatnya. Padahal nama aslinya I Gusti Ketut Puriartha. Pria yanglahir di Badung 23 Pebruari 1965 dikenal sebagai sosok yang bersahaja serta mudah bergaul meskipun kepada orang yang baru dikenalnya. Selain mudah bergaul Gus Korbo gemar menyusuri daerah-daerah terpincil khususnya di Pulau Bali. Tak ada satupun tempat yang terasa asing baginya, dan dalam waktu singkat ia bisa menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Maklum dia gemar bepergian.
Karena kegemaranya dalam bepergian, Gus Krobo memiliki banyak teman dan pengalaman. Baginya memiliki banyak teman dengan segudang pengalaman merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya.Gusti Puriartha adalah lulusan Insinyur Pertanian Universitas Udayana tahun 1984. Pada masa kuliah ia selalu aktif dalam berbagai organisasi hingga mengadakan berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, sosial, budaya dan politik.
Ia juga menjadi salah satu penggerak dan sangat aktif dalam pergerakan diskusi jalanan Forum Merah Putih pada era 90-an. Kendati pada saat itu pemerintah sangat anti kritik, namun ia tetap bergerilia mengadakan diskusi dengan tempat yang berpindah pindah dari satu tempat ketampat yang lain. Atau dari satu rumahkerumah teman yang lain. Bahkan, dia bersama teman-teman seperjuangannya sesekali diskusi di pinggir jalan.“Jika saja pada waktu itu, kita diciduk sudah pastilah hari-hari selanjutnya berada di dalam bui,” kenang ayah satu anak itu.
Diskusi rutin dilakukan bersama kawan-kawan, bahkan berlanjut sampai ia berhasil menyelasaikan studi S1. Itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual kendati dengan cara yang diam-diam karena penguasa saat itu sangat tidak mungkin untuk dikritik. “Masa kekuasan Orde Baru hampir tidak mungkin untuk dikritik apalagi dilawan. Apalah artinya kami, sekumpulan anak muda yang tidak memiliki koneksi kekuasan,” katanya.
Gus Krobo yang juga merupakan salah seorang Pendiri Yayasan Manikaya Kauci di tahun 1992 yang bergerak di bidang lingkungan, dimana pergerakan dan kegiatan diskusilah sebagai salah satu embrio untuk membentuk satu lembaga yang permanen, berbadan hukum dan jelas sasaran pergerakannya. Namun seriring perjalanan Yayasan Manikaya Kauci tidak hanya bergerak di bidang lingkungan semata, akan tetapi juga merambah di bidang sosial dan politik terutama dan yang tak kalah pentingnya ialah pemberdayaan masyarakat sipil.
Selama puluhan tahun suami dari seorang aktivis advokasi IGA Raniti ini, membangun Yayasan Manikaya Kauci bersama para sahabatnya dengan tekun dan berkesinambungan melakukan pendampingan, advokasi pemberdayaan dan langkah-langkah menuju kemandirian produksi desa-desa se-Bali. Salah satu program yang dilaksanakan yang kemudian menampakan hasil ialah pemberdayaan dan penguatan masyarakat adat, kemandirian di sektor pertanian dan penataan administrasi sederhana.
Terjun ke dunia Politik
Sebagai seorang yang telah matang di dalam organisasi, anak dari pasangan I Gusti Putu Purya (alm) dan Ni Ketut Sukartini ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik tanpa meninggalkan organisasi yang telah dirintisnya. Keputusanya untuk terjun ke dunia politik bukan tanpa alasan. Reformasi yang didambakan oleh kaum inteletual, generasi muda dan rakyat banyak yang sangat jauh menyimpang dari cita-cita yang sesunguhnya. Belum lagi berbagai tindakan tak terpuji serta ancaman keutuhan bangsa karena banyaknya kasus sosial yang menjurus pada SARA (Suku, adat, Ras dan Agama).
Kenyataan tersebutlah yang membawa Gus Krobo untuk masuk dalam politik dan menjadi pengerak perubahan. “Untuk bisa berubah, kita harus berada di pusaran perubahan,” ucapnya. Karena menurtnya jika hanya berada di luar dan mengamati tak banyak yang bisa dikerjakan. Sebab, yang menjadi penentu adalah mereka-meraka yang telah duduk di dalam penentu kebijakan tersebut. Ditegaskanya, keinginan untuk memasuki dunia politik bukan untuk dirinya, melainkan untuk semua menjadi bahagia karena dapat berjalan di atas kebenaran serta kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada masyarakat luas.
Ketua DPC Partai Gerindra Badung yang juga maju sebagai calon legislatif pada Pileg 9 April lalu, mengaku tetap optimis mengawal aspirasi yang berkembang dimasyarakat kendati belum berkesempatan duduk sebagai anggota dewan Badung sebab Gerindra telah memiliki calon untuk mewakili untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Kata dia, berdasarkan petunjuk dari Dewan Pembina Partai, bilamana ada kader yang telah diberikan kesempatan untuk duduk di kursi Dewan namun tidak serius mengurusi nasib rakyat maka akan layangkan surat peringatan pertama sampai pada surat peringatan ketiga. “Kalau ini tidak dijalankan, kita akan lakukan PAW,”tegasnya. Partai juga tidak memberikan toleransi dan segara melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti nyeleweng maupun korupsi. Pihaknya tidak mengingikan mayarakat menjadi kecewa karena ulah salah satu kader.
Lanjut ayah dari IGA Asakirina Cempaka ini, kesadaran politik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang telah dibangun sejak awal 1998 sangat penting untuk lakukan terus-menerus dalam rangka partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Berulang kali ia tekankan bahwa berpolitik adalah hak seluruh masyarakat, bahwa politik, demokrasi dan kekuasaan pada akhirnya untuk kesejahteraan warganegara juga.
Menurutnya, masih terjadinya money politics disebabkan kesadaranmasyarakat yang masih minim. Terjadinya hal tersebut bukan semata-mata karena kesalahan masyarakat, sebab elit-elit politik lah yang membuat rakyat tidak cerdas. Kalau itu selalu terjadi, Gus krobo menghawatirkan hal tersebut tidak mampu menghasilkan peminpin yang cerdas dan serius untuk mengurusi rakyat kalau dalam prosesnya saja sudah menggunakan cara yang tidak baik. Untuk itu sudah saatnya pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentu dengan cara yang baik serta meninggalkan cara-cara yang lama yang dianggap tidak baik dan tidak mendidik.
Menurut Gus Krobo, menjadi sebuah keharusan, setiap rencana maupun penganggaran dan penyusunan Perda harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Sebab, bagaimanapun juga setiap perencaan akan bermuara pada masyarakat itu sendiri. “Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau tidak terlibat langsung dalam perencanaan tersebut. Jadi apapun itu masyarakat harus dilibatkan,” ucap fasilitastor Pelatihan Found Raising di Jakarta, Lombok, Pekambaru Riau tahun 2002 itu.
Diakuinya, saat ini masyarakat memang sudah dilibatkan, tetapi dalam keterlibatan tersebut hanya sebatas formalitas semata. Yang bisa ditebak elit-elit yang terlibat didalamnya sehingga masih banyak celah untuk manipulasi. Selain itu, pria yang dikenal sangat lugas dan bersahaja itu berencana akan melakukan penelitian dengan mengandeng para profesional peneliti, LSM, para akademisi tentang peraturan daerah (perda) yang telah dihasilkan oleh legislatif maupun eksekutif. Jika dalam penelitian tersebut ditemukan penyimpangan maka akan dikritisi baik dari akdemisi maupun dari partai.
Penelitan tersebut rencanaya akan berkaitan dengan seberapa Perda yang telah ada mengakomodir kepentingan dan kebutuhan rakyat, sehingga perda yang dibuat tidak semata-mata hanya menjadi penghias ruang namun benar-bernar bermanfaat bagi hajat orang banyak. Jangan sampai perda yang telah dibuat tidak bisa diterapkan karena memang kontenya bukan menjadi kebutuhan masyarakat.
Logikanya, kata dia,Perda dibuat bukan semata-mata atas dasar kepentingan penguasa, kepentingan peguasa mengatur rakyat dengan perturan itu sudah sangat jelas. Perda dibuat yang sebesar-bersanya untuk mengatur rakyat agar bisa sejahtera. Namun acapkali terjadi pendekatan Perda itu dengan pendekatan atas dasar kekuasaaan. Rakyat seakan dipaksa harus tunduk pada peraturan tersebut, “Jika tidak maka akan dikenakan sanksi atau pidana,” ucapnya kesal. Dimana Perda dibuat lebih banyak mengingat warganya ketimbang memberikan keluluasaan kepada warganya untuk mempeoroleh kesejahteraanya.
Kajian ini nantinya akan lebih mengkhusus pada Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan PAD yang terbesar di Bali. Ia mengakwatirkan banyak Perda yang “nganggur” alias tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Jangan sampai ada perda akan tetapi tidak bisa diterapkan karena perda yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan kebutuhan para penguasa.
Selian itu, isi Perda satu dengan yang lainya harus berkesinambungan, sehingga jangan sampai Perda yang telah dibuat menyimpang jauh dengan undang-undang atau perda yang berada ditingkat lebih tinggi. Karena hal itu sama sekali tidak diperbolehkan, bagaimnapun juga Perda harus tunduk pada Perda yang berada diatasnya.
Colture of Low
Perda yang dibuat semestinya membudaya atau dengan kata lain perda tersebut menjadi culture di tingkat masyarakat dan bagaimana Perda yang ada ini bisa diterima di masyarakat untuk diterapkan. Bahwa setiap Perda yang dibuat harus ada public hearing. Bagaimana melakukan sosialisasi, kemudian bagaimana melakukan studi, perencanaan mendengarkan masukan dari masyarakat. Menurut Gus Krobo hal tersebutlah yang dinilai masih sangat minim dan bahkan hampir tidak ada. Jangan sampai Perda-nya sudah dicabut tetapi rakyat masih taat melakukannya, atau sebaliknya Perdanya sudah baru tetapi rakyat masih menggunakan cara lama, karena kurang sosialisasi.
Diakuinya dalam penyusunan beberapa sudah ada untuk itu, namun hal itu lebih kepada formalitas semata bahkan tokoh yang diundangpun dikhawatirkan adalah tokoh yang memang orang-orang yang sepaham, maka sangat jarang ditemukan pemikiran-pemikiran yang kristis untuk melekapi maupu mengkritis Perda tersebut.
Jika dalam segala hal sudah ada keterlibatan masyakarakat di dalamnya, diharapakan mampu mengurangi celah untuk melakukan kecurangan. “Niat kita untuk melibatkan masyarakat dalam politik modern dan partisipasi masyaratkat menjadi hal yang sangat vital,”jelasnya.
Ketika partisipasi masyarakat meningkat, dan terlibat dalam kontrol terhadap kinerja eksekutif dan legislatif sehingga mereka tidak lagi leluasa “menggarong” uang rakyat. Dengan demikian tidak ada politik investasi ekonomi dan tidak pengembalian modal kampanye. “Pemilu berikutnya mereka akan kapok mengeluarkan uang banyak karena tidak ada pengembalian sebab semua sumber sudah dikentrol oleh masyarakat,” tandasnya.
Namun diakuinya, bukanlah perkara yang mudah untuk mewujudkan itu semua. Tak semudah membalikkan telapak tangan, namun sekali lagi kata dia, itu semua butuh proses dan perjuangan. Untuk itu ia mengaku tetap optimis akan mengarap hal tersebut demi kepentingan bersama. “Kalau kesejahteraan masyarakat sudah meningkat maka tidak akan ada lagi yang hanya memikirkan soal isi perut. Kalau itu sudah terjadi kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin akan meningkat,” ucap Gus Krobo.
Kedepan ia berharap kepada seluruh parta politik dalam proses rekrutmen dengan cara-cara yang baik dengan melihat track record yang bersangkutan, tidak hanya sekedar berpengaruh dan memiliki banyak uang. Namun juga harus memiliki banyak pengalaman dan cerdas dalam menentukan arah demi terciptanya pemimpin yang brekualitas yang benar-benar memihak pada kebutuhan masyarakat banyak. Alit Sukarta
GUS Korbo, demikian ia dipanggil oleh teman-teman sejawatnya. Padahal nama aslinya I Gusti Ketut Puriartha. Pria yanglahir di Badung 23 Pebruari 1965 dikenal sebagai sosok yang bersahaja serta mudah bergaul meskipun kepada orang yang baru dikenalnya. Selain mudah bergaul Gus Korbo gemar menyusuri daerah-daerah terpincil khususnya di Pulau Bali. Tak ada satupun tempat yang terasa asing baginya, dan dalam waktu singkat ia bisa menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Maklum dia gemar bepergian.
Karena kegemaranya dalam bepergian, Gus Krobo memiliki banyak teman dan pengalaman. Baginya memiliki banyak teman dengan segudang pengalaman merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya.Gusti Puriartha adalah lulusan Insinyur Pertanian Universitas Udayana tahun 1984. Pada masa kuliah ia selalu aktif dalam berbagai organisasi hingga mengadakan berbagai kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pertanian, sosial, budaya dan politik.
Ia juga menjadi salah satu penggerak dan sangat aktif dalam pergerakan diskusi jalanan Forum Merah Putih pada era 90-an. Kendati pada saat itu pemerintah sangat anti kritik, namun ia tetap bergerilia mengadakan diskusi dengan tempat yang berpindah pindah dari satu tempat ketampat yang lain. Atau dari satu rumahkerumah teman yang lain. Bahkan, dia bersama teman-teman seperjuangannya sesekali diskusi di pinggir jalan.“Jika saja pada waktu itu, kita diciduk sudah pastilah hari-hari selanjutnya berada di dalam bui,” kenang ayah satu anak itu.
Diskusi rutin dilakukan bersama kawan-kawan, bahkan berlanjut sampai ia berhasil menyelasaikan studi S1. Itu merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai kaum intelektual kendati dengan cara yang diam-diam karena penguasa saat itu sangat tidak mungkin untuk dikritik. “Masa kekuasan Orde Baru hampir tidak mungkin untuk dikritik apalagi dilawan. Apalah artinya kami, sekumpulan anak muda yang tidak memiliki koneksi kekuasan,” katanya.
Gus Krobo yang juga merupakan salah seorang Pendiri Yayasan Manikaya Kauci di tahun 1992 yang bergerak di bidang lingkungan, dimana pergerakan dan kegiatan diskusilah sebagai salah satu embrio untuk membentuk satu lembaga yang permanen, berbadan hukum dan jelas sasaran pergerakannya. Namun seriring perjalanan Yayasan Manikaya Kauci tidak hanya bergerak di bidang lingkungan semata, akan tetapi juga merambah di bidang sosial dan politik terutama dan yang tak kalah pentingnya ialah pemberdayaan masyarakat sipil.
Selama puluhan tahun suami dari seorang aktivis advokasi IGA Raniti ini, membangun Yayasan Manikaya Kauci bersama para sahabatnya dengan tekun dan berkesinambungan melakukan pendampingan, advokasi pemberdayaan dan langkah-langkah menuju kemandirian produksi desa-desa se-Bali. Salah satu program yang dilaksanakan yang kemudian menampakan hasil ialah pemberdayaan dan penguatan masyarakat adat, kemandirian di sektor pertanian dan penataan administrasi sederhana.
Terjun ke dunia Politik
Sebagai seorang yang telah matang di dalam organisasi, anak dari pasangan I Gusti Putu Purya (alm) dan Ni Ketut Sukartini ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik tanpa meninggalkan organisasi yang telah dirintisnya. Keputusanya untuk terjun ke dunia politik bukan tanpa alasan. Reformasi yang didambakan oleh kaum inteletual, generasi muda dan rakyat banyak yang sangat jauh menyimpang dari cita-cita yang sesunguhnya. Belum lagi berbagai tindakan tak terpuji serta ancaman keutuhan bangsa karena banyaknya kasus sosial yang menjurus pada SARA (Suku, adat, Ras dan Agama).
Kenyataan tersebutlah yang membawa Gus Krobo untuk masuk dalam politik dan menjadi pengerak perubahan. “Untuk bisa berubah, kita harus berada di pusaran perubahan,” ucapnya. Karena menurtnya jika hanya berada di luar dan mengamati tak banyak yang bisa dikerjakan. Sebab, yang menjadi penentu adalah mereka-meraka yang telah duduk di dalam penentu kebijakan tersebut. Ditegaskanya, keinginan untuk memasuki dunia politik bukan untuk dirinya, melainkan untuk semua menjadi bahagia karena dapat berjalan di atas kebenaran serta kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada masyarakat luas.
Ketua DPC Partai Gerindra Badung yang juga maju sebagai calon legislatif pada Pileg 9 April lalu, mengaku tetap optimis mengawal aspirasi yang berkembang dimasyarakat kendati belum berkesempatan duduk sebagai anggota dewan Badung sebab Gerindra telah memiliki calon untuk mewakili untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Kata dia, berdasarkan petunjuk dari Dewan Pembina Partai, bilamana ada kader yang telah diberikan kesempatan untuk duduk di kursi Dewan namun tidak serius mengurusi nasib rakyat maka akan layangkan surat peringatan pertama sampai pada surat peringatan ketiga. “Kalau ini tidak dijalankan, kita akan lakukan PAW,”tegasnya. Partai juga tidak memberikan toleransi dan segara melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti nyeleweng maupun korupsi. Pihaknya tidak mengingikan mayarakat menjadi kecewa karena ulah salah satu kader.
Lanjut ayah dari IGA Asakirina Cempaka ini, kesadaran politik dan pemberdayaan masyarakat sipil yang telah dibangun sejak awal 1998 sangat penting untuk lakukan terus-menerus dalam rangka partisipasi masyarakat dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat. Berulang kali ia tekankan bahwa berpolitik adalah hak seluruh masyarakat, bahwa politik, demokrasi dan kekuasaan pada akhirnya untuk kesejahteraan warganegara juga.
Menurutnya, masih terjadinya money politics disebabkan kesadaranmasyarakat yang masih minim. Terjadinya hal tersebut bukan semata-mata karena kesalahan masyarakat, sebab elit-elit politik lah yang membuat rakyat tidak cerdas. Kalau itu selalu terjadi, Gus krobo menghawatirkan hal tersebut tidak mampu menghasilkan peminpin yang cerdas dan serius untuk mengurusi rakyat kalau dalam prosesnya saja sudah menggunakan cara yang tidak baik. Untuk itu sudah saatnya pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentu dengan cara yang baik serta meninggalkan cara-cara yang lama yang dianggap tidak baik dan tidak mendidik.
Menurut Gus Krobo, menjadi sebuah keharusan, setiap rencana maupun penganggaran dan penyusunan Perda harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Sebab, bagaimanapun juga setiap perencaan akan bermuara pada masyarakat itu sendiri. “Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau tidak terlibat langsung dalam perencanaan tersebut. Jadi apapun itu masyarakat harus dilibatkan,” ucap fasilitastor Pelatihan Found Raising di Jakarta, Lombok, Pekambaru Riau tahun 2002 itu.
Diakuinya, saat ini masyarakat memang sudah dilibatkan, tetapi dalam keterlibatan tersebut hanya sebatas formalitas semata. Yang bisa ditebak elit-elit yang terlibat didalamnya sehingga masih banyak celah untuk manipulasi. Selain itu, pria yang dikenal sangat lugas dan bersahaja itu berencana akan melakukan penelitian dengan mengandeng para profesional peneliti, LSM, para akademisi tentang peraturan daerah (perda) yang telah dihasilkan oleh legislatif maupun eksekutif. Jika dalam penelitian tersebut ditemukan penyimpangan maka akan dikritisi baik dari akdemisi maupun dari partai.
Penelitan tersebut rencanaya akan berkaitan dengan seberapa Perda yang telah ada mengakomodir kepentingan dan kebutuhan rakyat, sehingga perda yang dibuat tidak semata-mata hanya menjadi penghias ruang namun benar-bernar bermanfaat bagi hajat orang banyak. Jangan sampai perda yang telah dibuat tidak bisa diterapkan karena memang kontenya bukan menjadi kebutuhan masyarakat.
Logikanya, kata dia,Perda dibuat bukan semata-mata atas dasar kepentingan penguasa, kepentingan peguasa mengatur rakyat dengan perturan itu sudah sangat jelas. Perda dibuat yang sebesar-bersanya untuk mengatur rakyat agar bisa sejahtera. Namun acapkali terjadi pendekatan Perda itu dengan pendekatan atas dasar kekuasaaan. Rakyat seakan dipaksa harus tunduk pada peraturan tersebut, “Jika tidak maka akan dikenakan sanksi atau pidana,” ucapnya kesal. Dimana Perda dibuat lebih banyak mengingat warganya ketimbang memberikan keluluasaan kepada warganya untuk mempeoroleh kesejahteraanya.
Kajian ini nantinya akan lebih mengkhusus pada Kabupaten Badung sebagai salah satu daerah dengan PAD yang terbesar di Bali. Ia mengakwatirkan banyak Perda yang “nganggur” alias tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Jangan sampai ada perda akan tetapi tidak bisa diterapkan karena perda yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat melainkan kebutuhan para penguasa.
Selian itu, isi Perda satu dengan yang lainya harus berkesinambungan, sehingga jangan sampai Perda yang telah dibuat menyimpang jauh dengan undang-undang atau perda yang berada ditingkat lebih tinggi. Karena hal itu sama sekali tidak diperbolehkan, bagaimnapun juga Perda harus tunduk pada Perda yang berada diatasnya.
Colture of Low
Perda yang dibuat semestinya membudaya atau dengan kata lain perda tersebut menjadi culture di tingkat masyarakat dan bagaimana Perda yang ada ini bisa diterima di masyarakat untuk diterapkan. Bahwa setiap Perda yang dibuat harus ada public hearing. Bagaimana melakukan sosialisasi, kemudian bagaimana melakukan studi, perencanaan mendengarkan masukan dari masyarakat. Menurut Gus Krobo hal tersebutlah yang dinilai masih sangat minim dan bahkan hampir tidak ada. Jangan sampai Perda-nya sudah dicabut tetapi rakyat masih taat melakukannya, atau sebaliknya Perdanya sudah baru tetapi rakyat masih menggunakan cara lama, karena kurang sosialisasi.
Diakuinya dalam penyusunan beberapa sudah ada untuk itu, namun hal itu lebih kepada formalitas semata bahkan tokoh yang diundangpun dikhawatirkan adalah tokoh yang memang orang-orang yang sepaham, maka sangat jarang ditemukan pemikiran-pemikiran yang kristis untuk melekapi maupu mengkritis Perda tersebut.
Jika dalam segala hal sudah ada keterlibatan masyakarakat di dalamnya, diharapakan mampu mengurangi celah untuk melakukan kecurangan. “Niat kita untuk melibatkan masyarakat dalam politik modern dan partisipasi masyaratkat menjadi hal yang sangat vital,”jelasnya.
Ketika partisipasi masyarakat meningkat, dan terlibat dalam kontrol terhadap kinerja eksekutif dan legislatif sehingga mereka tidak lagi leluasa “menggarong” uang rakyat. Dengan demikian tidak ada politik investasi ekonomi dan tidak pengembalian modal kampanye. “Pemilu berikutnya mereka akan kapok mengeluarkan uang banyak karena tidak ada pengembalian sebab semua sumber sudah dikentrol oleh masyarakat,” tandasnya.
Namun diakuinya, bukanlah perkara yang mudah untuk mewujudkan itu semua. Tak semudah membalikkan telapak tangan, namun sekali lagi kata dia, itu semua butuh proses dan perjuangan. Untuk itu ia mengaku tetap optimis akan mengarap hal tersebut demi kepentingan bersama. “Kalau kesejahteraan masyarakat sudah meningkat maka tidak akan ada lagi yang hanya memikirkan soal isi perut. Kalau itu sudah terjadi kecerdasan masyarakat dalam memilih pemimpin akan meningkat,” ucap Gus Krobo.
Kedepan ia berharap kepada seluruh parta politik dalam proses rekrutmen dengan cara-cara yang baik dengan melihat track record yang bersangkutan, tidak hanya sekedar berpengaruh dan memiliki banyak uang. Namun juga harus memiliki banyak pengalaman dan cerdas dalam menentukan arah demi terciptanya pemimpin yang brekualitas yang benar-benar memihak pada kebutuhan masyarakat banyak. Alit Sukarta
Biodata
Nama : Ir. I Gusti Ketut Puriartha
Nama panggilan : Gus Krobo
Tempat/Tgl lahir : Badung, 23 Pebruari 1965
Pendidikan terakhir: Insinyur Pertanian (Unud)
Jabatan : Ketua DPC parta Gerindra Badung
Istri : IGA Raniti, SH.
Anak : IGA Asakirina Cempaka
Orang Tua
Ayah : I Gusti Putu Purya (Mangku Desa Kerobokan)
Ibu : NI Ketut Sukarniti (Pensiunan Guru)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar